Inilah masalah laut China selatan yang ditanyakan Prabowo kepada Jokowi dalam debat capres tadi malam

Dalam salah satu sesi tanya jawab debat capres putaran ke 3 tadi malam, Prabowo memberikan pertanyaan soal konflik laut China selatan, dan nampaknya Jokowi kurang menguasai masalah tersebut sehingga menjadi pembicaraan, dan mungkin hal tersebut yang mempengaruhi hasil debat capres tadi malam dimana dari beberapa pengamat menyebutkan bahwa prabowo sebagai pemenang debat putaran ke 3 ini.
Konflik Laut China Selatan
Berikut ini permasalah laut china selatan yang menjadi perntayaan dari Prabowo subianto tadi malam seperti dikutip dari Okezone.com

China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.

“Klaim sepihak tersebut terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna,” ungkap Fahru saat berkunjung ke Natuna kemarin.

Ia menjelaskan, China telah menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.

”Yang dilakukan oleh China ini menyangkut zona wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, kami datang ke Natuna ini ingin melihat secara nyata strategi dari komponen utama pertahanan NKRI,” tegasnya.

Menurut dia, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh China tetapi juga negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut China Selatan, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan.

Ia menambahkan, demi terjaganya keutuhan NKRI ini, kebhinekaan kebangsaan di Kabupaten Natuna perlu diperkokoh.

”Wilayah yang berada di perbatasan, seperti Kabupaten Natuna, persatuan dan kesatuan antar-warga maupun etnis, perlu diperkokoh. Persatuan antar-warga perlu dijunjung tinggi. Ini dimaksudkan supaya tak mudah disusupi atau diadu domba oleh negara lain,” ujarnya.

Ia mengatakan, letak Indonesia sangat strategis, baik laut maupun udara. Setiap hari selalu ramai dilewati oleh kapal maupun pesawat negara lain. Hal ini dapat berdampak baik dan juga berdampak buruk.

”Dari letak yang bagus ini, bisa menjadi keuntungan, bahkan juga kerugian, itu tergantung kita dalam mengimpletasikannya dalam bernegara, NKRI adalah harga mati,” tuturnya.

Menlu bantah China klaim Natuna

Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa membantah kabar Pemerintah Republik China mengklaim perairan Natuna, Riau. Marty menegaskan, selama ini tidak ada sengketa wilayah antara China dan Indonesia.

“Bahkan misalnya di Pulau natuna,” ujar Marty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Seperti dikutip dari Sindonews.com Rabu (19/3/2014).

Dia menjelaskan, antara Indonesia dan China menjalin hubungan kerja sama kelautan melalui Maritime Forum, termasuk pada forum setingkat wakil menteri luar negeri. Forum itu antara lain membahas tentang kerja sama China dalam bidang penanaman modal asing China di Pulau Natuna untuk proses pengalengan ikan.

“Tidak betul ada sengketa Tiongkok (China) dengan Indonesia mengenai Natuna,” katanya.

Marty juga menjelaskan adanya kerja sama antara Indonesia dan China dalam bidang pengembangan industri, seperti pengalengan ikan di Pulau Natuna. “Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki sengketa kewilayahan. Kedua, masalah laut China selatan. Indonesia bukan salah satu claimant state, bukan salah satu negara yang berseteru di kawasan Laut China selatan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, ada beberapa negara yang masih berseteru di kawasan Laut China Selatan itu. Di antaranya, China, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Taiwan. “Indonesia bukan salah satu negaranya. Bahkan posisi Indonesia yang salah satu negara yang berseteru, kita menjadi fasilitator, kita bantu menciptakan upaya-upaya penyelesaian masalah itu dengan dialog dan sebagainya,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, China mengklaim perairan Natuna, Riau, masuk dalam wilayahnya. Informasi tersebut diungkap Asisten Deputi I Bidang Strategi Pertahanan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsma TNI Fahru Zaini.

“Klaim sepihak tersebut terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan Laut Natuna,” ungkap Fahru saat berkunjung ke Natuna, Rabu (12/3/2014).

Klaim sepihak China tersebut terungkap, setelah negeri bambu itu mencantumkan peta Laut Natuna masuk dalam wilayah Laut China Selatan dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.

Jawaban Jokowi terkait Laut China Selatan Sudah Tepat

Sementara itu menurut tim sukses Jokowi-JK menyatakan bahwa jawaban Jokowi dalam debat tadi malam menyangkut konflik Laut China selatan sudah tepat. Effendi Simbolon mengatakan, pernyataan Jokowi terkait Laut China Selatan sudah tepat. Dia menilai, justru capres Prabowo Subianto yang salah bertanya.

“Prabowo salah bertanya. Yang dijawab Jokowi sudah tepat, bahwa Indonesia tidak ada dalam konflik yang dimaksud,” ujar Effendi usai debat ketiga capres di Kemayoran, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014) malam.

Ia mengatakan, Prabowo seharusnya bertanya soal peran Indonesia dalam konflik beberapa negara lain di Laut China Selatan. Maka, jawaban Jokowi sudah tepat, yaitu berperan aktif menjaga ketertiban dan keamanan dunia. Adapun soal konflik di Perairan Natuna, menurut dia, hal itu adalah konflik dua negara yang tidak terkait dengan Laut China Selatan.

“Harus diklarifikasi itu. Perairan Natuna itu perbatasan Indonesia dengan Vietnam, bukan konflik Laut Tiongkok Selatan,” katanya.

Sebelumnya, dalam debat capres, Minggu, Jokowi mengatakan, Indonesia tidak memiliki konflik sama sekali dalam konflik di Laut China Selatan. Namun, Indonesia dapat mengambil langkah perang jika memang dibutuhkan.

“Tapi harus kita amati, cek apa kita masuk ke sebuah konflik yang justru membuat kita berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, atau kita bisa memberi solusi atas konflik itu,” kata Jokowi.

Medio Mei 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia tidak termasuk negara yang memiliki persoalan dan klaim kawasan di Laut China Selatan. Namun, Indonesia mengambil tindakan tegas untuk meredakan ketegangan, terutama antara Vietnam dan Tiongkok.

Permasalahan Laut China Selatan masih belum mendapat titik temu. Negara-negara Asia saling mengklaim kawasan sengketa tersebut, yakni Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Kawasan Laut China Selatan diyakini memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah.

Iklan

Ditandai:,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: